Dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat serta mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik. Hal tersebut disampaikan Wagub Rano seusai memberikan paparan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Wagub Rano mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya membangun budaya keterbukaan informasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai contoh,  Wagub Rano menyoroti penyelenggaraan Budget Talk setiap tiga bulan sebagai salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran. Melalui forum tersebut, pemerintah menyampaikan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk realisasi dan tingkat penyerapan anggaran.

Menurutnya, penyampaian informasi secara berkala penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pengelolaan anggaran daerah, memahami kinerja pemerintah, serta turut berpartisipasi dalam pengawasan publik.

“Setiap tiga bulan, melalui Budget Talk, kita sampaikan perkembangan APBD, sudah berapa persen penyerapannya, dan berbagai hal lainnya. Dengan begitu, masyarakat juga tahu. Ini merupakan bagian dari strategi keterbukaan,” ungkapnya.

Wagub Rano berharap keterbukaan informasi terus menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami, masyarakat diharapkan dapat semakin percaya kepada pemerintah serta berpartisipasi aktif dalam mendukung berbagai kebijakan pembangunan.