KEDUDUKAN & TUPOKSI
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKIJakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola KeuanganDaerah, maka kedudukan BPKD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

  1. BPKD Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  2. BPKD Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
  3. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPKD Provinsi Jakarta dibantu olehseorang Wakil Kepala Badan.

BPKD Provinsi DKI Jakarta dibentuk dalam rangka menjalankan tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun fungsi BPKDProvinsi DKI Jakarta adalah meliputi :

  • Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjadan anggaran BPKD;
  • Penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan dan asetdaerah;
  • Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) berkoordinasi dengan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
  • Penyusunan prioritas dan plafon anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Bappeda;
  • Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  • Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;

VISI MISI

Visi BPKD Provinsi DKI Jakarta

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta visi dan misi Gubernur yang tercantum di dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta, maka visi BPKD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

"Jakarta Baru, Kota Modern yang Tertata Rapi, Menjadi Tempat Hunian yang Layak dan Manusiawi, Memiliki Masyarakat yang Berkebudayaan,dan dengan Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik"


Misi BPKD Provinsi DKI Jakarta

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

  1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten denganRencana Tata Ruang Wilayah.
  2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun sepertimacet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
  3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagiwarga kota.
  4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligusmemiliki kesadaran dalam memelihara kota.
  5. Membangun Pemerintahan yang bersih dan transpran serta berorientasi kepadapelayanan publik.

TUJUAN & SASARAN

Tujuan yang Akan Dicapai oleh BPKD

Tujuan yang akan dicapai atas visi dan misi diatas adalah :

  1. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi kelembagaan urusan pengelolaan keuangan daerah;
  2. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran daerah;
  3. Terwujudnya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam pengelolaan pendapatan daerah;
  4. Terwujudnya sistem akuntansi danpelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku; dan
  5. Terwujudnya perbendaharaan dan kas daerah yang melayani dengan cepat dan akurat dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan
  6. Terwujudnya akuntabilitas pemanfaatan dan inventarisasi aset daerah
  7. Terwujudnya pengamanan dan tertib administrasi bukti kepemilikan aset Pemerintah Daerah.
  8. Terwujudnya pembinaan dan peningkatan kinerja dan profesionalisme SDM.

Sasaran yang Ingin Dicapai

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini BPKD Provinsi DKI Jakarta dalam rumusan yang lebih spesifik,terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun bersangkuntan

Dengan demikian sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2013-2017 yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh BPKD ProvinsiDKI Jakarta meliputi :

  1. Meningkatnya kualitasmanajemen organisasiBPKDyang efektif, efisien,terarah dan modern
  2. Meningkatnya dan berfungsinya mekanisme penyelenggaraan urusanpengelolaan keuangan daerah;
  3. Adanya SOP dan berfungsinya mekanisme pengelolaan pendapatan daerahsecara transparan dan akuntabel
  4. Termanfaatkannya sistem akuntansi sesuai peraturan yang ada danpenyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  5. Pelayanan perbendahaan dank as daerah yang cepat dan akurat
  6. Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan inventarisasi aset
  7. Meningkatnya pengamanan dan tertib administrasi penataan aset millik Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta.
  8. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM SKPD/UKPD pengelolaan keuangan daerah