Dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta terkait jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, membacakan pidato Gubernur DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprioritaskan peningkatan layanan publik melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Wagub Rano menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta telah mencermati berbagai masukan DPRD terkait prioritas pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Pada sektor transportasi, Pemprov DKI Jakarta berencana memperluas penerima layanan angkutan umum massal gratis dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027. Selanjutnya, di sektor lingkungan, Pemprov DKI Jakarta akan mengoptimalkan kapasitas fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif (Refuse Derived Fuel/RDF) di Bantargebang dan Rorotan.

Sementara itu, penanganan banjir dilanjutkan melalui Jaktirta Project yang mencakup normalisasi sungai dan saluran air, pembangunan waduk, situ, dan embung, serta optimalisasi infrastruktur pengendali banjir yang telah tersedia.

Dalam menjaga ketahanan pangan, Pemprov DKI Jakarta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Akses pembelian pangan bersubsidi juga akan dipermudah melalui sistem antrean daring.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta tetap memprioritaskan perlindungan sosial melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Penyaluran bantuan diarahkan kepada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah melalui pemutakhiran data dan verifikasi lapangan agar semakin tepat sasaran.

Pada bidang pendidikan, Pemprov DKI Jakarta menjaga keberlanjutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi penerima terdaftar yang memenuhi ketentuan.

Dari sisi penerimaan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan optimalisasi pajak daerah melalui digitalisasi pengawasan, percepatan penagihan tunggakan, pemutakhiran data kendaraan bermotor, serta pemanfaatan aset daerah. Koordinasi dengan pemerintah pusat juga diperkuat untuk mengoptimalkan pendapatan transfer.

Sementara itu, kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Penyertaan modal daerah kepada BUMD akan difokuskan pada penugasan strategis, sedangkan penerbitan obligasi daerah dan alternatif pembiayaan, termasuk sukuk serta pinjaman daerah, terus dikaji dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kebutuhan proyek.