Dalam konferensi pers (konpers) di Balairung, Balai Kota Jakarta, pada Rabu (21/10), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melangsungkan konferensi pers realisasi APBD Triwulan III Tahun Anggaran 2026. Melalui kegiatan bertajuk Jakarta Budget Talks, Pemprov DKI Jakarta memaparkan kinerja pendapatan dan belanja daerah, perkembangan ekonomi, serta capaian berbagai program pembangunan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diukur tidak hanya dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari manfaat pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hingga 30 September 2026, pendapatan daerah DKI Jakarta terealisasi sebesar Rp44,98 triliun atau 62,95 persen dari target Rp71,45 triliun. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu Rp74,29 triliun.

Adapun penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp6,46 triliun atau 65,43 persen dari target Rp9,88 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp2,02 triliun atau 28,74 persen dari pagu Rp7,04 triliun. Total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,33 triliun.

Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp39,33 triliun atau 68,20 persen dari target. Realisasi tersebut tumbuh 1,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Penerimaan pajak daerah mencapai Rp34,58 triliun, meningkat 1,59 persen secara tahunan.

Pemprov DKI Jakarta terus mengarahkan belanja daerah untuk mendukung pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur. Hingga Triwulan III 2026, realisasi program peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan mencapai Rp4,99 triliun dari anggaran Rp9,27 triliun, sedangkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terealisasi Rp4,28 triliun dari Rp7,93 triliun.

Di bidang perlindungan sosial, realisasi anggaran mencapai Rp829,06 miliar atau 70,42 persen. Program tersebut mencakup bantuan bagi kelompok rentan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ), serta layanan rehabilitasi sosial.

Sementara itu, realisasi program peningkatan kualitas dan cakupan transportasi publik terintegrasi mencapai Rp2,16 triliun. Dukungan tersebut mencakup pengembangan jaringan transportasi serta subsidi layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Di tengah pelaksanaan APBD, perekonomian Jakarta menunjukkan perkembangan positif. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen secara tahunan. Sektor konstruksi menjadi salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi, sementara Indeks Keyakinan Konsumen pada Agustus 2026 berada di level 150, yang menunjukkan optimisme masyarakat.

Selain menjaga stabilitas harga, Pemprov DKI Jakarta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional. Jakarta Fair 2026 mencatat transaksi Rp8,2 triliun dengan 6,1 juta pengunjung, sedangkan Festival Jakarta Great Sale membukukan transaksi Rp26,8 triliun dengan keterlibatan 104 pusat perbelanjaan.