Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta (3/9), Uus Kuswanto, mewakili Gubernur DKI Jakarta menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan optimalisasi APBD 2026 diarahkan untuk menjawab kebutuhan Masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai program, di antaranya pengendalian banjir, transportasi publik, subsidi pangan, hingga perlindungan sosial dan pemenuhan hak anak.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Uus menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Dalam penanganan banjir, Pemprov DKI memperkuat penyusunan peta prioritas serta sistem informasi berbasis spasial dan terintegrasi. Penanganan diarahkan berdasarkan tingkat risiko, kondisi infrastruktur, frekuensi dan dampak genangan, serta kebutuhan masing-masing wilayah. Pengawasan saluran drainase dan pintu air juga dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi sampah dan sedimen yang dapat menghambat aliran air.

Pada sektor persampahan, Pemprov DKI telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Kebijakan tersebut antara lain diarahkan pada optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), peningkatan kapasitas RDF Bantargebang dan RDF Rorotan, serta penindakan terhadap TPS maupun TPA ilegal.

Di sektor transportasi, pengembangan layanan publik tetap mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat. Penyesuaian tarif Transjakarta akan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berdasarkan kajian komprehensif.

Pemprov DKI juga mempertahankan dukungan pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga Jakarta untuk mendukung cakupan kesehatan semesta. Penyaluran bantuan sosial menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipadankan dengan berbagai sumber data untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan mencegah duplikasi.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis penerimaan, serta penutupan celah kebocoran tanpa semata-mata menambah beban pajak masyarakat.

Distribusi pangan subsidi saat ini tersedia di 197 lokasi yang tersebar di lima kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk memperluas akses sekaligus mengurangi penumpukan antrean.