Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih dua penghargaan dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih nilai tertinggi untuk kategori Perbaikan Akses Layanan Pendidikan dan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi. 

Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menerima kedua penghargaan tersebut dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Senin (1/12) malam. Sigit menyampaikan, penghargaan ini menjadi pemantik semangat bagi Pemprov DKI Jakarta untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

“Alhamdulillah, Jakarta dapat meraih dua kategori dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 di bidang pendidikan dan tata kelola pemerintahan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen membangun kota yang inklusif, dengan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga, serta terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan,” ungkap Sigit, di Balai Kota Jakarta, pada Selasa (2/12). 

Untuk kategori Perbaikan Akses Layanan Pendidikan, Pemprov DKI Jakarta memenangi provinsi dengan fiskal tinggi. DKI Jakarta meraih nilai 0,104 melampaui nilai terendah 0,089, dengan rata-rata lama sekolah meningkat dari 11,49 tahun menjadi 11,59 tahun serta harapan lama sekolah naik dari 13,51 tahun menjadi 13,80 tahun. Capaian ini menunjukkan peningkatan akses dan durasi pendidikan di DKI Jakarta. 

Untuk kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DKI Jakarta menang di tingkat provinsi, dengan capaian nilai 84,60 melampaui nilai terendah 25,13. Keunggulan ini ditopang oleh kinerja kuat pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indeks Daya Saing Daerah. Kategori ini menilai bagaimana pemerintah daerah mengelola pemerintahan secara efektif, transparan, dan akuntabel. 

Mendagri RI, Tito Karnavian, menjelaskan, pemberian penghargaan ini untuk memotivasi pemerintah daerah agar dapat bekerja memenuhi harapan masyarakat. Mengingat, saat ini para kepala daerah umumnya terpilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Kondisi ini juga menjadi legitimasi bagi kepala daerah untuk semakin dipercaya publik.

“Ini tantangan tersendiri bagi Bapak-Ibu sekalian. Oleh karena itu, pemberian reward ini, di samping memotivasi, juga kami harapkan ada iklim kompetitif yang bisa memperkuat legitimasi Bapak/Ibu (kepala daerah) sekalian,” ujar Menteri Tito.