Dalam rangka menghadapi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengutamakan skema pembiayaan kreatif dengan menyiapkan pembentukan Collaboration Fund sebagai solusi pendanaan alternatif. Hal tersebut disampaikan Pramono usai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Pemprov DKI Jakarta juga berencana menggunakan dana Rp200 triliun dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung kegiatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta.

Adapun imbas dari pemotongan DBH, APBD DKI Jakarta menurun dari Rp 95 triliun menjadi Rp79 triliun. Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan refocussing anggaran dan program-programnya. Dalam kesempatan tersebut, keduanya juga membahas soal pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyambut positif rencana Pemprov DKI untuk membentuk Jakarta Collaboration Fund. Bahkan, Menkeu membuka kemungkinan untuk menyuntikkan dana puluhan triliun langsung ke Bank Jakarta guna mendorong penyaluran kredit bagi UMKM dan industri lokal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.