Penandatanganan nota kesepakatan (MoU) terkait Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Rabu, 16 Juli 2025.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno bersama dengan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Wagub DKI Jakarta, Rano Karno, turut memaparkan kebijakan umum dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Paparan tersebut mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah, yang disusun sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi, dinamika kebutuhan masyarakat, serta penyesuaian program prioritas pembangunan di Jakarta.

Wagub Rano merinci total Rancangan Perubahan APBD 2025 sebesar Rp91,86 triliun, meningkat 0,57 persen dari APBD murni tahun 2025 sebesar Rp91,34 triliun. Sementara itu, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp84,80 triliun atau naik 3,76 persen dari sebelumnya sebesar Rp81,73 triliun.
 

Foto : Tim. Dok. BPKD DKI Jakarta