Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, rapat tersebut difokuskan pada pembahasan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, khususnya terkait tingkat serapan anggaran.

“Berapa yang dianggarkan, berapa yang diserap, dan jika penyerapannya belum maksimal, semua diurai dalam rapat,” ujar Mujiyono, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/6).

Ia menambahkan, pembahasan juga mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan pelayanan publik serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui para anggota dewan.

Komisi A juga mendorong agar proses serupa juga dilakukan pada jabatan eselon III dan IV.

Ia juga menekankan belum optimalnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun dengan jumlah pegawai yang direkrut setiap tahun. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada sejumlah jabatan di lingkungan Pemprov DKI tidak diisi oleh pejabat definitif.

“Yang pensiun bisa 100 orang, tapi yang direkrut hanya 50, bahkan kadang lebih sedikit,” ungkapnya.

Mujiyono berharap, keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan. Kemudian ASN yang memenuhi syarat juga diharapkan dapat mengisi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Karena untuk rekrutmen CPNS, kewenangannya ada di pemerintah pusat, termasuk kuotanya,” tandasnya.