Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian meminta Pemprov DKI Jakarta segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2024.

Pemprov DKI sebelumnya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2024. Ini menjadi kali kedelapan berturut-turut, DKI Jakarta memperoleh predikat tertinggi dalam audit keuangan sejak tahun 2017.

Menurut Justin, rapat P2APBD juga membahas sektor-sektor mana saja yang menunjukkan serapan anggaran rendah agar pelaksanaan program Pemprov DKI ke depan dapat berjalan lebih optimal.

“Yang perlu dilihat bukan hanya serapan anggarannya, tapi juga bagaimana hasilnya. Anggota dewan juga menekankan agar pertanggungjawaban ini tidak hanya soal serapan, tapi juga sejauh mana output dan outcome dari penggunaan anggaran itu tercapai,” jelasnya.