DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Komisi A sampai E menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Rapat tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis hingga Sabtu, 10 – 12 April 2025.

Setiap komisi menggelar rapat kerja dengan mitra organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Fokus utama dalam rapat tersebut adalah pencapaian indikator kinerja, efektivitas program, serta serapan anggaran.

Komisi A menyoroti aspek tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta kebijakan terkait keamanan dan ketertiban umum. Komisi B menitikberatkan pada sektor perekonomian daerah, termasuk pemberdayaan UMKM, pembenahan pasar tradisional, dan penguatan peran BUMD. Komisi C fokus mengkaji kinerja keuangan daerah. Di sisi lain, Komisi D menelaah realisasi pembangunan infrastruktur dan penataan ruang kota. Sementara Komisi E membahas isu-isu kesejahteraan masyarakat, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan tenaga kerja.

Pembahasan LKPJ Gubernur DKI Jakarta oleh DPRD diharapkan tidak hanya menjadi evaluasi, melainkan mampu mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh, dan hasil pembahasan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan daerah yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

(Sumber foto : Tim. Dok. BPKD)