Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta 2024. Kegiatan ini dilakukan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/2).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menyambut baik Entry Meeting yang dilakukan bersama BPK RI sebelum penyusunan LKPD Unaudited, serta mengapresiasi jajaran BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang telah mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan, melalui pemeriksaan profesional dengan rekomendasi perbaikan. 

Lebih lanjut, Sekda DKI Marullah berharap, setiap indikasi permasalahan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti dan sudah menjadi koreksi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited yang akan diserahkan ke BPK RI. Ia juga meminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelaksana Daerah (UPD) beserta Direktur BUMD, untuk berkomitmen menindaklanjuti setiap permasalahan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2024.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan, Sekda DKI Marullah menyampaikan informasi terbaru mengenai upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 2024, yaitu:

• Peningkatan Tata Kelola Pengamanan BMD melalui program percepatan pensertifikatan tanah dengan capaian pada 2023 dan 2024 sebanyak 4.017 sertifikat;
• Melakukan percepatan penagihan, penyerahan, dan pengamanan aset fasilitas sosial (fasos) fasilitas umum (fasum) yang bekerjasama dengan KPK-RI dengan nilai total mencapai Rp17,9 Trilyun; 
• Tindak lanjut penyelesaian pencatatan ganda tanah jalan yang bersumber dari perolehan aset fasos fasum dari pengembang;
• Pelaksanaan inventarisasi BMD secara bertahap, untuk 2024 inventarisasi dilaksanakan pada KIB B Peralatan Mesin sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan;
• Pendampingan probity audit oleh Inspektorat pada 15 proyek strategis;
• Pelaksanaan reviu Laporan Keuangan dengan pendekatan berbasis risiko (risk-based review) oleh Inspektorat;
• Pelaksanaan rekonsiliasi secara berkala dalam rangka penyusunan laporan keuangan, baik pendapatan, belanja, dan aset secara berjenjang mulai tingkat wilayah di kota/kabupaten administrasi sampai dengan tingkat Provinsi.
• Pencapaian program pencegahan korupsi terintegrasi atau Monitoring Center for Prevention (MCP KPK RI) dengan skor 93 persen dan telah menempatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada dalam zona hijau yang merupakan zona tertinggi untuk seluruh area intervensi;
• Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan capaian sebesar 89,88% (Inhouse) atau 87,10% (Rekap BPK) yang mana pencapaian tersebut sudah di atas rata-rata nasional. 

(Sumber foto : Tim. Dok. Pemprov DKI Jakarta)