Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Grand Ballroom A, Grand Hyatt Jakarta, Rabu (16/10).
Rapat ini digelar dalam upaya menjaga laju inflasi menjelang akhir 2024, serta mencapai target pengendalian inflasi nasional.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memimpin langsung HLM TPID didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono; Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati; dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar. Sejumlah Kepala Dinas dan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang ketahanan pangan turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Heru mengatakan, hingga akhir tahun 2024, inflasi di Provinsi DKI Jakarta diperkirakan mengalami kenaikan seiring dengan aktivitas ekonomi yang meningkat, khususnya saat Pilkada, Natal, dan Tahun Baru.
Menanggapi hal itu, Heru mengapresiasi TPID Provinsi DKI Jakarta, Satuan Tugas (Satgas) Pangan, dan semua stakeholder terkait yang telah berhasil menjaga inflasi pada September 2024 sebesar 0,79 persen Year to Date (YtD) dan 1,70 persen Year on Year (YoY). Harapannya, inflasi ini selalu terjaga dengan baik dan Jakarta dapat berkontribusi dalam mencapai target nasional sebesar 2,5 persen plus satu persen pada 2024
"Beberapa komoditas pangan diperkirakan masih mengalami tren kenaikan harga seiring dengan kenaikan permintaan masyarakat pada Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, serta implikasi perubahan harga komoditas global. Sinergitas yang sekarang sudah berjalan dengan baik bersama dengan Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta instansi terkait lainnya. Saya berharap sinergi TPID Jabodetabek juga dapat terus ditingkatkan, khususnya kerja sama dengan Pasar Induk di area Jabodetabek," ujarnya, seperti dikutip dari keterangan tertulis PPID Provinsi DKI Jakarta.
Pada September 2024, lima komoditas utama penyumbang deflasi Jakarta secara tahunan (YoY), yaitu cabai merah, bensin, daging ayam ras, masker, dan telur ayam ras. Sementara secara bulanan (MtM), lima komoditas utama penyumbang deflasi Jakarta, yaitu bensin, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan emas perhiasan.
Heru mengingatkan, stok kebutuhan pangan saat momen Pilkada, Natal, dan Tahun Baru (Nataru) harus dipastikan ketersediaannya. Ia juga meminta para wali kota di lima Kota Administrasi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu agar memantau harga dan memastikan ketersediaan stok pangan strategis.
"Begitu juga TPID Provinsi DKI Jakarta, termasuk Dinas dan BUMD Pangan, segera mempersiapkan stok untuk memenuhi permintaan barang menjelang pilkada dan nataru. Evaluasi pelaksanaan program kerja secara berkala juga terus dilakukan, serta membuat program kerja TPID 2025 dan peta jalan pengendalian inflasi daerah 2025-2029," terangnya
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), TPID Provinsi DKI Jakarta telah berupaya dalam mempersiapkan stok pangan dan mengantisipasi kenaikan permintaan saat Pilkada, Natal, dan Tahun Baru. Di antaranya, melakukan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif) untuk pengendalian inflasi.
Selain itu, dilakukan kerja sama antardaerah, kegiatan Sembako Murah, menyelenggarakan Festival Urban Farming, publikasi informasi terkait inflasi di media sosial, serta penjualan produk pangan melalui berbagai kanal toko ritel. Begitu juga sinergi dan kerja sama pengendalian dengan Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, Bulog, BUMD Pangan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengendalikan inflasi di Jakarta.
"Harus melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di daerah melalui berbagai kegiatan. Misalnya, gerakan swadaya masyarakat menanam cepat panen, serta melakukan update data dan informasi pangan secara berkala, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, kemudian disampaikan kepada kementerian terkait," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank DKI Jakarta Arlyana Abubakar mengatakan, sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam melakukan penguatan dan pengendalian inflasi melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif) untuk pengendalian inflasi. Selain itu, penguatan koordinasi kawasan Jabodetabek dan gerakan sadar inflasi juga perlu dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat.
(Sumber : beritajakarta.id)
