Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, secara resmi melakukan grand launching Sistem Informasi Manajemen Rekening Bank (siMerak) pada Senin (16/10) siang di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta.

Grand launching tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, Kepala Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Sri Haryati, Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Arlyana Abubakar, Direktur Teknologi dan Operasional merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono, Deputi Direktur Dokumentasi, Informasi dan EPK Kantor OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, Purnama Jaya serta jajaran Pejabat Pemerintah Povinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Bank DKI.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Heru Budi Hartono menyebutkan bahwa inovasi pada layanan perbendaharaan daerah adalah salah satu langkah penyempurnaan dari implementasi transaksi non-tunai yang sudah dimulai sejak tahun 2015 oleh Pemprov DKI Jakarta. Tidak adanya penyimpanan dan pembayaran secara tunai di bendahara unit satuan kerja dalam melakukan transaksi keuangan.

Sebuah sistem yang dapat mempermudah dan meningkatkan kinerja bendahara, menjaga kedisiplinan terhadap transaksi keuangan.

Dengan operasionalnya siMerak diharapkan upaya ini dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih maju di Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta adalah pelopor dalam implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini terwujud atas kesadaran dan kemauan seluruh pihak yang berkaitan langsung untuk memberikan layanan dan melaksanakan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi C Brata juga menyampaikan laporan bahwa transformasi layanan perbendaharaan melalui siMerak yang berbasis elektronik dilakukan untuk memberikan layanan yang lebih baik pada pengelolaan rekening operasional pengeluaran dan penerimaan unit satuan kerja di Pemprov DKI Jakarta.

Selain memberikan layanan dalam pembukaan rekening operasional pengeluaran dan penerimaan, BPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat mengidentifikasi dan mengontrol rekening pengeluaran dan penerimaan unit satuan kerja dilingkungan Pemprov DKI Jakarta secara elektronik.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank DKI menghadirkan layanan perbendaharaan daerah yang berbasis digital.

ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan good governance salah satunya dapat diwujudkan melalui tata kelola keuangan yang baik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya keras dan terus berinovasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien atau good governance, dan tata kelola pemerintahan yang baik ini tidak lepas dari tata kelola keuangannya. Keuangan negara harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pengelolaan keuangan yang baik adalah proses awal menuju laporan keuangan yang baik. Oleh karenanya diharapkan para pengelola keuangan dapat menjadi penyaring agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mewujudkan good governance. Sukses Jakarta untuk Indonesia.