Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat posisinya sebagai kota global. Salah satunya dengan menghadirkan berbagai inisiatif strategis untuk mendorong iklim investasi berkelanjutan dan inovatif.
"Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan investor,"
Hal ini disampaikan Pramono saat menghadiri acara Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2025, di St Regis Jakarta, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (9/10).
“Alhamdulillah, Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2025 dapat terlaksana dengan baik. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota yang terbuka, inklusif, dan kompetitif di tingkat global,” ujar Pramono.
Mengusung tema “Invest SMART for A Global Start”, kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan investor untuk membangun Jakarta yang semakin berdaya saing global. Konsep SMART Investment terdiri dari lima prinsip utama, yakni Sustainable, Mutual collaboration, Adding value, Research and data-based, serta Tech and Innovation oriented.
Pramono menyampaikan, realisasi investasi di Jakarta saat ini terus menunjukkan tren positif. Hingga Semester I Tahun 2025, total realisasi kumulatif Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp140,8 triliun, meningkat 16,9 persen dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp120,42 triliun.
“Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus menjaga kepercayaan ini melalui kebijakan yang transparan, efisien, dan berpihak pada kemajuan bersama,” jelasnya.
Sejumlah negara tercatat menjadi investor terbesar di Jakarta, antara lain Singapura, Jepang, Malaysia, Hongkong, dan Tiongkok. Sementara itu, sektor investasi yang paling diminati meliputi transportasi, pergudangan, telekomunikasi, jasa lainnya, serta perdagangan dan reparasi.
Pada tahun ini, JIF menghadirkan 32 proyek siap tawar mencakup pengembangan 13 kawasan prioritas dan infrastruktur sektor telekomunikasi, dengan total nilai proyek mencapai Rp430,9 triliun atau sekitar USD26,9 miliar. Proyek-proyek tersebut akan dijalankan oleh 10 BUMD dan satu BLUD DKI Jakarta.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 500 undangan yang merupakan mitra strategis Jakarta, mulai dari perwakilan pemerintah pusat, kedutaan besar, lembaga internasional, hingga investor lokal dan global.
"Melalui pelaksanaan JIF Summit 2025, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan iklim investasi yang sehat, kolaboratif, dan berorientasi pada inovasi, demi terwujudnya Jakarta sebagai kota global yang maju dan berkelanjutan," katanya.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani mengapresiasi kolaborasi yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Jakarta memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia berharap, kerja sama antara pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan para pelaku usaha terus diperkuat agar investasi di Jakarta semakin terbuka, mudah, dan berkelanjutan.
“Jakarta memberi kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan Indonesia. Program seperti Waste to Energy dan pembangunan Giant Sea Wall bukan hanya berdampak pada Jakarta, tetapi juga memberi manfaat luas bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," ucap Rosan.
Rosan mendorong upaya tersebut bisa memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas lingkungan di Jakarta dan sekitarnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan investasi yang lebih terpadu, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan Integrated Investment Gate, yaitu sebuah sistem pelayanan satu pintu, melalui 49 titik layanan strategis di seluruh wilayah Jakarta.
Dengan sistem ini, calon investor dapat melakukan konsultasi, memperoleh fasilitasi, serta memantau proses investasi dengan lebih mudah dan transparan.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor strategis, seperti hotel dan F&B dengan potongan antara 20–50 persen, serta pembebasan atau pengurangan pajak untuk fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit.
